Aku memang tak menyukai kepopuleran untuk diriku sendiri. Apa manfaatnya? Jika kepopuleran diri sendiri itu pada akhirnya akan merugikan rakyat menjadi tidak sejahtera bahkan penuh dengan kesulitan hidup pada masa yang akan datang.

Kepopuleran itu memang identik untuk menyenangkan orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Padahal apa yang diinginkan oleh masyarakat itu belum sepenuhnya baik atau bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri.   Peran generasi muda untuk cari pemimpin yang punya visi lingkungan hidup untuk masa depan merupakan hal yang utama

Contohnya ketika subsidi untuk bbm untuk warga atau masyarakat dihapuskan , semua orang menjerit karena katanya tidak ada keadilan . BBM itu untuk kesejahteraan masyarakat dan harus dinikmati masyarakat. Andaikata kita bisa berhitung berapa banyak subsidi yang digelontorkan itu ternyata tidak tepat sasaran, justru yang menikmati subsidi adalah orang yang tidak berhak (orang yang punya mobil mewah atau super mewah) maka bantuan itu mubazir dan kebijakan itu harus direvisi.

Kali ini saya hanya berbicara tentang kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup saja karena cakupannya sudah cukup luas. 

Sejak Januari 2020 hingga bulan Oktober 2020 (saat tulisan ini dibuat), beberapa tempat di Indonesia ditempa terus oleh beberapa bencana alam. Bencana alam terbesar adalah banjir pada tanggal 1 Januari 2020 di Ibukota disusul bulan Pebruari 2020 dan terakhir memasuki bulan Oktober, bencana longsor terjadi diberbagai kota seperti Ciganjur, Cianjur, Tasimalaya. 

Bencana alam itu bukan sekedar tidak baiknya pengelolaan sampah, air dan hilangnya fungsi lahan saja, tetapi juga fenomena perubahan iklim.  

Fenomena perubahan iklim ini memang terjadi di seluruh dunia. Tetapi antisipasi dari tiap negara sudah harus disadari sejak awal Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perubahan iklim sebagai gejala yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung atau tidak langsung. 

Komposisi atmosfer global adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca, karbon dioksida, etana, nitrogen. Konsentrasi karbon diokasida di atmosfer kita tahun 2018 dan tiga tahun terakhir itu telah mencapai tertinggi  bagian per juta (ppm).

Berbicara tentang emisi dan gas rumah kaca yang harus diterapkan oleh setiap negara, tentunya tiap negara punya komitmen besar untuk dapat mencapainya, termasuk Indonesia. 

Sayangnya, banjir itu telah membuktikan bagaimana komitmen itu belum sepenuhnya dilakukan . Sampah-sampah plastik yang tetap digunakan oleh produsen produk dalam mengemas produknya, tetap gunakan plastik yang tidak memenuhi syarat.

Dalam hal ini ada Permen LHK 75/2019 tentang pelaporan dan evaluasi setiap tahun yang harus dilakukan oleh produsen yaitu laporan tentang kontrak kerja , jumlah dan jenis produk kemasan yang telah dilakukan penarikan kembali, jumlah kemasan produk yang telah didaur ulang. 

Adanya kelemahan dalam kebijakan ini yang sifatnya adminstratif saja, insentif dan disentif saja. Produsen lapor kepada Mnteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan.

Laporan yang masuk kategori disentif akan dilaporkan sebagai kinerja tidak baik melalui media cetak. 

 Emisi yang meningkat juga disebabkan oleh hal lain yaitu kebakaran hutan dan adanya hutan gambut yang makin liar. Predikat Indonesia menyadang sebagai hutan terbesar ketiga dalam luasnya, itu sekarang sudah berubah luasnya. Apalagi ketika covid merebak, maka dengan dipicunya proses zoonosis baik ditularkan melalui satwa liar maupun hewan ternak, manusia mudah tertular langsung dari hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. 

Aktivitas manusia dengan pembabatan hutan, pembukaan dan perambahan hutan dan intensifikasi peranian, perburuan dan perdagangan satwa liar, produksi konsumsi mengganggu alam dan meningkatkan penularan satwa liar dan ternak. 

Greenpeace telah menemukan adanya kerugian hutan dari tahun 2015 hingga 2019 sebesar 4,4 juta hektar di area yang terbakar di Indonesia. Lahan seluas 789.600 ha atau 18% dari area ini telah dibakar berulang kali. 

Sektor perkebunan harus bertanggung jawab atas kebakaran di periode ini, 27% area kebakaran yang dipetakan berlokasi di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. Hal ini menunjukkan kegagalan Pemerintah untuk menepati janjinya menegakkan hukum terhadap perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas . Hanya sedikit kasus yang berujung terhadap tuntutan pidana, perdata maupun denda. 

Belum selesai kasus ini, hutan dan lahan gambut, masyarakat Indonesia hadapi ancaman baru. Bekerja sama dengan sektor perkebunan , pemerintah Indonesia mengesahkan UU Cipta Kerja. UU ini meliliki banyak upaya deregulasi melemahkan perlindungan lingkungan dan menurunkan standar dimana perusahaan sektor kelapa sawit dan bubur kertas harus ikut membuka area baru untuk perkebunan mereka. 

Artinya kemungkinan untuk membakar lebih besar ketimbang resiko pertanggungan jawab yang semakin kecil Sebagai pemimpin seharusnya tak memasukkan orang orang yang berbisnis dalam sektor perkebunan untuk pembahasan UU Cipta kerja . Kepentingan masyarakat harus diutamakan ketimbang pebisnis sektor perkebunan yang memiliki impunitas lebih karena konsep “tanggung jawab mutlak” telah diperlemah. 

Sungguh menyedihkan sekali Taman Nasional Karimunjawa yang memiliki trumbu karang yang bagus, sekarang ini terancam kepunahannya akibat adanya lalu lintas kapal tongkang batu bara, serta penangkapan ikan gunakan potas dan cangkrang. Kerugian besar akibat lalu lintas tongkang batubara ini akan merusak konservasi yang termasuk dalam zona perairan tradisional, bukan tempat tongkang batubara. 

 Greenpeace telah mencatat ada lebih dari 30 tongkang batu bara beserta tuboatnya berada dalam kawasan. Semuanya sudah dilaporkan kepada pihak terkait tentang hal ini. Namun, apakah ada tindak lanjutnya?

 Kelihatannya hanya menunggu kematian trumbu karang di Karimunjawa. Batu bara merusak seluruh kawasan Taman Nasional Karimunjawa sehingga nantinya biota yang ada di laut akan mati dan hilanglah kekayaan alam itu.