Mengapa Cukai Rokok Naik Saat Pandemi

dokpri


Hampir empat bulan saya terpaksa berolahraga di rumah.  Biasanya saya berolahraga bersama teman-teman di lapangan. Namun, sejak adanya pandemi, kami harus berolahraga di rumah masing-masing.  Biasanya, kami tidak tahan untuk tidak berkumpul dengan teman-teman saat di lapangan. 

Untuk mengurangi kejenuhan, saya berjalan kaki menuju ke lapangan. Ditengah jalan, saya bertemu dengan seorang pemulung pria, usia setengah baya dengan muka kusut dengan tangan kirinya memegang keranjang dan tubuhnya yang sangat kurus mengepulkan asap rokok dan memegangnya di tangan kanannya. 

 "Bu mau ke lapangan?", tanyanya. 

"Tidak, jalan saja. Sedang batuk yach Pak?"jawab saya.

 "Iya, sudah lama batuknya ngga sembuh-sembuh, Bu!" pungkasnya.

 "Loh, ngga ke dokter?" "Wah, ini sudah lama tidak punya uang karena pengepul libur selama Covid!" jawabnya.

 "Ayo berhenti merokok dong Pak!" jawab saya. 

Pemulung itu tak peduli dengan perkataan saya, langsung dia meninggalkan saya. Saya sendiri sempat berpikir, apakah perkataan saya salah. Namun, saya telah berpikir keras apabila saya tak mengatakannya, saya justru merasa bersalah karena dia tidak sadar bahwa penyakitnya itu berasal dari rokok yang terus diisapnya.

Sebagai perokok tentu banyak yang tak pernah berpikir tentang bahayanya rokok, hanya berpikir tentang kenikmataan sesaat. Padahal rokok yang mengandung zat berbahaya , 600 kandungan berbahaya di dalam rokok. 

Saat rokok disulut, 7000 lebih zat kimia berbahaya dihasilkan oleh asap rokok.  Setidaknya ada 69 zat yang menjadi penyebab berbagai penyakit kanker.

 Penyakit kanker paru-paru yang ditimbulkan dianggap sebagai penyakit tak menular (PTM) sehingga orang tak sadar bahwa justru PTM itu penyakit yang mematikan. PTM juga salah satu faktor penyebab penyakit kardiovaskular, kanker, paru Kronis dan diabetes. Diperberat dengan terpaparnya Covid-19 yang memparah dan memiliki potensi fatal tinggi.
bps.com

 Sayangnya, para perokok belum menyadari bahayanya rokok diatas. Hal ini terbukti dengan jumlah prevalansi rokok dari tahun ke tahun meningkat terus. Prevalansi di tahun 2015 menunjukkan angka 39% dan justru perokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas meninggi dari 33% di tahun 2000 jadi 39% di tahun 2015 (data WHO 2020). Sementara di negara tetangga Cina, prevalansi perokok menurun. Indonesia mengendalikan konsumsi rokok dengan cukai, pendidikan dan kawasan tanpa rokok. 

Namun, hal itu masih kalah dengan upaya dari industri rokok yang memasarkan rokok dengan harga murah karena cukai belum juga tinggi. Dilemanya adalah pabrik rokok itu merasa keberatan untuk kenaikan tariff cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran 35% yang dikenakan oleh Pemerintah sejak Januari 2020.  

Industri rokok merasa kenaikan itu akan memperkecil pendapatan mereka yang saat ini pembelian dari konsumen sudah turun. Profesor Hasbullah Thabrany, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau menghimbau jika para industri rokok berkomitmen kepada sumber daya manusia Indonesia, diharapkan mereka sadar untuk bisa berbisnis lain bukan dengan produk rokok. Kepada pemerintah diminta untuk menitikberatkan perhatian pembangunan kepada perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama sektor kesehatan publik dan pendidikan. 

Dampak Kenaikan cukai, prevalensi dan konsumsi rokok dan pendapatan 

Perokok dari warga yang berpendapatan kelas menengah ke bawah itu ternyata tidak merasakan dampak terhadap kenaikan cukai rokok . Adiksi terhadap rokok, begitu mendapat gaji, mereka membeli rokok dengan cara “ketengan” atau eceran. Yang penting rokok nomer satu, setelah itu sisa pendapatan diberikan kepada istri, keluarga. 

katadata.com


Menurut kajian, kenaikan cukai senilai RP.20.000 tak cukup mengendalikan perokok menghentikan merokok (prevalansi perokok masih tinggi).  Kenaikan hingga Rp.70.000 baru dapat membuat perokok berpikir dua sampai tiga kali untuk membelinya. 

Hal ini telah dibuktikan di lapangan, saat pandemi pun ketika pendapatan berkurang terutama bagi keluarga pra-sejahtera, Pemerintah mengucurkan Program Pintar , dan bantuan sosial sebesar Rp.600.000 per keluarga, ditemukan tantangan lain yang benar-benar mengejutkan, kenaikan prevalansi merokok meningkat 9%, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pun masih tetap mengonsumsi 3-5 batang/kapita/minggu. 

Padahal tujuan awalnya agar keluarga mengencangkan ikat pinggangnya untuk pengeluaran dan bantuan itu digunakan khusus untuk kebutuhan dasar. Renny Nurhasana, Dosen dan Peneliti Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia menemukan hal-hal di lapangan bahwa budaya patriakhi yang ada dalam masyarakat, ketika suami menerima bantuan sosial, dia gunakan dulu untuk beli rokok. Sisanya diberikan kepada istri.

 Sisa uang itu tentunya tidak cukup untuk konsumsi kebutuhan dasar dan pendidikan . Dikhawatirkan masa depan generasi muda Indonesia akan “stunting” dan dibayangi dengan pendidikan dengan kurang baik. 

Langkah nyata agar bantuan sosial itu diterima oleh orang yang tepat sasaran:


  1. Melakukan review penyaluran bantuan sosial dengan Denormalisasikan. Pengertian denormalisasi adalah perubahan nilai dari “Merokok itu menjadi barang normal”. Mulai anak-anak hingga milenial seharusnya tidak perlu mengenal namanya rokok. Mereka tidak perlu tersentuh rokok. Tentu hal ini perlu kontrol dari pemerintah yang kuat. 
  2.  Edukasi melalui Family Development Session. Pertemuan yang diadakan untuk para keluarga PKH setiap bulan, harus digencarkan dengan gerakan anti rokok. Tidak ada lagi rokok di rumah-rumah . Pembelian rokok dari bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk beli rokok. Kriteria harus sangat jelas. 
  3. Pendamping PKH tidak boleh merokok. Sebagai orang yang mengedukasi dan datang ke rumah PKH, tentunya kurang baik jika pendamping PKH itu merokok saat datang. 

 “Merokok” bukan soal denda dari perusahaan rokok yang dibayar oleh perokok. Tapi perokok harus punya komitmen tinggi untuk STOP MEROKOK , kesehatan jadi utama dan masa depan dengan otak yang cemerlang jadi impiannya.  Mari kita semua ikut gerakan #putusinaja dari program yang diadakan oleh KBR.


Tidak ada komentar